Pemilu legislatif sudah
dekat. Jika tidak ada aral melintang, akan diadakan pada bulan April tahun 2014
ini. Partai2 politik pemenangnya akan membentuk pemerintahan Republik Indonesia
untuk lima tahun kedepan. Para pemilih alias konstituen tentu ingin mengetahui
seperti apa calon2 legislatif yang akan mereka pilih dan juga platform alias tujuan dan program2
politis mereka. Ketika mereka terpilih, boleh diasumsikan bahwa para konstituen
setuju dengan platform para partai
pemenang.
Birokrasi pemerintahan akan
menjadi sumber daya manusia dan regulasi untuk merealisasikan platform partai2 pemenang yang menjadi
pemerintah. Mereka adalah administrasi negara dan dibiayai oleh pemasukan
negara, terutama yang bersumber dari pajak dan hasil penjualan produk serta
jasa yang dikelola oleh negara. Untuk apa dan seberapa perlunya birokrasi
sebuah negara adalah sebuah pertanyaan seberapa besarnya sebuah (birokrasi)
pemerintah yang selayaknya, agar dapat secara optimal melayani rakyatnya.
Optimal, dalam arti efektif dan efisien.
Pengertian efektif disini
berarti sebuah pemerintah yang lebih fokus dan lebih berdampak (effective) pada kepuasan para
“pelanggan” nya. “Pelanggan” yang mengkonsumsi barang dan jasa publik bukan
lain adalah rakyat negara bersangkutan. Sedangkan pengertian efisien berarti
lebih menghemat biaya pengadaan/produksi
barang dan jasa publik. Sebab harus diingat, birokrasi yang
memproduksi/menyediakan barang dan jasa publik ini dibiayai oleh para pembayar
pajak yang juga rakyat negara bersangkutan. Menghemat biaya berarti tidak
meng-hambur2kan uang pajak rakyat.
Reinventing
government. Menemukan ulang pemerintah. Sebuah inisiatif untuk
mereformasi birokrasi pemerintah federal Amerika Serikat (AS) pada era
pemerintahan Clinton – Al Gore (1993
– 2001). Tujuannya adalah membentuk birokrasi pemerintah federal yang lebih
efektif dan efisien, atau dalam bahasa orisinilnya “to create a government that works better and costs less” .
Untuk mencapai tujuan ini,
pada bulan Maret 1993 presiden Clinton
membentuk sebuah gugus tugas (task force)
antar instansi pemerintah federal yang disebut National Performance Review (NPR) atau Tinjauan Ulang Kinerja
Nasional dan menunjuk wakilnya Al Gore
sebagai pemimpin NPR. Presiden Clinton memberikan waktu 6 bulan untuk NPR melaporkan hasil dari tinjauannya.
NPR
fokus pada masalah bagaimana pemerintah seharusnya bekerja, bukan apa yang seharusnya
mereka lakukan. Karena jika menyangkut yang terakhir, ini sudah seharusnya
termaktub dan terlampir dalam platform
partai2 pemenang ketika kampanye. Mereka mengukur kinerja birokrasi pemerintah
dengan mengacu pada kinerja yang terbaik di bisnis alias sektor swasta.
Wapres Al Gore dan tim yang
dipimpinnya mencari masukan dari seluruh rakyat AS. Dia berbicara dengan
pegawai2 di setiap instansi2 utama pemerintah negara bagian dan federal. Mengunjungi program2 pemerintah
dan swasta yang sukses serta perusahaan2 yang berhasil mengimplementasikan
praktek2 baru yang secara dramatis mengubah operasional mereka dan berakibat
pada penurunan biaya serta kenaikan laba. Mereka belajar dari pemimpin2 lokal
yang berhasil. Mendengarkan ahli2 yang terbaik dari dalam negeri, dari
komunitas bisnis, akademis dan juga dari pemerintahan pada konferensi khusus
yang diadakan di Philadelphia dan Nashville. Begitu juga menyimak telepon2
dan surat2 masuk yang berasal dari rakyat AS.
Hasil dar inisiatif NPR
adalah budaya kerja yang mengutamakan kepuasan pelanggan serta budaya
organisasi yang mengutamakan kinerja dan produktivitas pada instansi2
pemerintah federal. Disamping itu, penghematan pengeluaran negara ratusan
milyar dollar untuk birokrasi selama pemerintahan Clinton – Al Gore. Pada awal tahun 1998, National Performance Review berganti nama menjadi National Partnership for Reinventing
Government.
Berkaca pada AS, kiranya
juga penting bagi pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk membuat sebuah gugus
tugas dan/atau lembaga independen yang
menilai kinerja birokrasi pemerintah baik dari perspektif pelanggan maupun dari
keuangan negara dengan indikator2 yang jelas dan terukur serta membandingkannya
dengan yang terbaik dari sektor swasta. Karena pada akhirnya, rakyat negara ini
selaku pelanggan yang mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan oleh
birokrasi pemerintah mendambakan kualitas yang memadai dan ingin tahu apakah
harga yang mereka bayar adalah wajar/layak dan sudah mencerminkan
pengadaan/produksi yang efisien. Dengan inisiatif reformasi seperti ini,
kiranya setiap kebijakan publik pemerintah akan lebih mudah mendapat dukungan.
Admin
Admin
