Total Pageviews

Sunday, 10 November 2013

Manajemen Kinerja: Dari Korporasi Hingga Negara

Jakarta, 10 Nopember 2013 
Upaya untuk mengelola proses pencapaian sasaran2 strategis sebuah organisasi secara efisien dan efektif, inilah yang berusaha dilakukan oleh Manajemen Kinerja Strategis atau Strategic- Performance Management (SPM). Pengelolaan ini adalah dalam bentuk perencanaan, pengukuran dan perbaikan kinerja organisasi. Kinerja, dalam konteks ini, adalah perbandingan antara hasil alias pencapaian aktual (actual results) dengan hasil alias pencapaian yang diharapkan (desired results).

Evaluasi kinerja itu sendiri diadakan secara bertahap dan berkala dalam periode tertentu selama proses pencapaian. Masalah kinerja muncul ketika actual results dibawah desired results, sehingga menimbulkan penyimpangan atau perbedaan (discrepancy). Setiap discrepancy memberikan acuan untuk perbaikan kinerja (performance improvement) dengan mencari penyebabnya dan mengambil tindakan2 perbaikan.

Applikasi
 
Strategic-Performance Management (SPM) atau sering disebut juga Corporate Performance Management (CPM) atau Enterprise Performance Management (EPM) secara umum dapat diterapkan pada segala ukuran dan jenis organisasi: dari kecil sampai besar, bisnis atau nirlaba, swasta maupun negara. Korporasi2 berskala global rata2 sudah mengenal baik manfaat dari SPM  dan menerapkannya. Dinegara2 maju, SPM juga diterapkan untuk institusi2 pendidikan dan instansi2 pemerintah.

Di negara2 berkembang seperti Indonesia  tampaknya SPM masih belum dikenal baik dan diterapkan secara merata. Beberapa korporasi swasta dan negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) di negara ini yang berupaya meningkatkan kinerjanya mulai menerapkannya secara formal dan menyeluruh. Tapi ini tampaknya belum untuk instansi2 pemerintah.

Institusi SPM 

Dalam kaitannya dengan peningkatan dan perbaikan layanan publik, daya saing dan kemajuan negara, kiranya penting untuk sebuah pemerintahan dan negara untuk mengadopsi SPM secara menyeluruh. Kiranya juga penting sebuah keberadaan institusi independen dan kredibel yang membantu negara dalam penerapannya. Institusi ini juga diharapkan dapat lebih menilai kinerja pemerintahan yang berkuasa, terlepas dari partai politik manapun yang membentuknya, secara lebih rasional dan objektif berdasarkan Indikator2 Kinerja Kunci (Key Performance Indicators/KPIs) yang relevan dan bukan gosip2 yang simpang siur.

Terakhir tetapi yang terutama, penilaian kinerja yang dibuat institusi ini tentu saja harus dalam rangka memaksimalkan kepentingan mayoritas “pemegang saham” negara Indonesia alias rakyat negara ini. 
Admin